Penghayat Kepercayaan, Beban Sejarah dan Ketakutan Statistik

Ilustrasi: Penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak Arnol Purba (kanan) yang juga selaku pemohon berjabat tangan dengan penganut kepercayaan lainnya yang menyaksikan sidang seusai pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11). | Hafidz Mubarak /ANTARA FOTO
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Syafiq Hasyim

Syafiq Hasyim

Direktur Senior ICIP, wakil ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), mendapatkan gelar Dr. Phil. dari Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universitaet, Berlin, Jerman.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan hak penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas keyakinannya di KTP mengundang respon berbeda-beda di kalangan masyarakat. Paling tidak ada tiga jenis respon yang muncul yang saya catat.

Pertama, mereka yang mendukung. Kedua, mereka yang menolak. Ketiga, mereka yang bersikap ragu. Masing-masing posisi memiliki argumen mereka sendiri-sendiri.

Mereka yang mendukung berpikir bahwa keputusan MK di atas memberikan semacam jaminan hukum baru atas kebebasan beragama bagi penghayat yang selama ini masih dianggap terbelenggu. Kalangan penghayat ini sudah lama memperjuangkan hak-hak sipil dan politik mereka, namun selalu gagal.

Mereka yang berada dalam posisi ini adalah kalangan pemikir dan aktivis HAM dan demokrasi yang selama ini bekerja dan merasakan langsung derita yang dialami oleh para penghayat keyakinan dalam kesulitan-kesulitan administrasi negara. KH. Said Aqiel Siradj bisa memahami keputusan MK

Namun keputusan yang demikian dipahami lain oleh sebagian masyarakat beragama. MUI melalui KH. Ma’ruf Amin menyatakan keberatan meskipun sadar bahwa itu merupakan keputusan final. Argumen yang digunakan oleh Kyai Ma’ruf adalah perbedaan antara agama dan keyakinan dalam konsensus kebangsaan.

Menurutnya, keyakinan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan agama sehingga pencantuman identitas sebagai penghayat keyakinan di dalam KTP tidaklah relevan. Hal ini juga dianggap oleh kyai Ma’ruf sebagai bentuk penyebalan dari konsensus nasional. Penolakan Kyai Ma’ruf ini bisa dipahami dalam perspektif diskursus politik sejarah dan hukum di Indonesia, namun dampak ikutannya bisa dijadikan komoditas politik yang pada gilirannya bisa menimbulkan instabilitas kehidupan keagamaan.

Mereka yang ambigu melihat bahwa masalah pencantuman identitas keyakinan sebagai hal yang bisa dipahami dalam perspektif HAM dan demokrasi, namun dianggap belum urgent dalam konteks sekarang. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa Indonesia butuh suasana tenang lebih dahulu dan hal-hal yang bersifat kontroversial akan menyebabkan keadaan nasional yang tidak stabil.

Wacana ini tidak mengemuka baik di media resmi dan media sosial, namun bisa dijumpai dalam perbincangan-perbincangan informal di publik. Pihak yang berada di kelompok ini adalah mereka yang merasa Indonesia butuh beristirahat dari isu-isu kontroversial.

Perdebatan atas keputusan MK di arena publik bisa dipahami sepanjang hal itu dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar. Apa yang dikhawatirkan adalah politisasi berlebihan atas isu di atas. Sebagaimana sering terjadi dalam kasus lain, politisasi adalah hal yang mengintip di balik pintu keputusan MK tersebut.

Kini, masalah pencantuman penghayat di kolom KTP kaum penghayat ini mulai menjadi bola liar untuk politik keagamaan sebagai argumen untuk untuk menyerang asumsi ketidakberpihakan rezim saat ini pada umat Islam. Keputusan MK ini dianggap sebagai bentuk afirmasi atas sikap tersebut karena keputusan ini bisa dikaitkan dengan menurunnya jumlah umat Islam. Secara politik wacana seperti ini akan dan sudah mulai muncul ke permukaan dan tak tidak bisa terhindari dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia dimana kritik dan tuduhan memiliki ruang.

Dalam menanggapi hal ini, para tokoh dan juga pejabat pemerintah bisa memberikan penjelasan jika apa yang diputuskan oleh MK adalah proses hukum biasa. MK sendiri merupakan lembaga independen dan melalui juru bicara bisa memberikan penjelasan kepada publik bahwa siapa saja boleh melakukan proses JR atas produk hukum yang sudah ada dan berlaku tak terkecuali untuk hal-hal yang terkait dengan agama dan keyakinan.

Terbebani Sejarah

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, umat Islam selalu terbebani oleh sejarah masa lalu -terutama sejarah kesuksesan. Mereka khawatir dan takut jika dampak dari pencantuman keyakinan di dalam kolom KTP akan berpengaruh pada jumlah umat mereka. Salah satu sumber kekhawatiran umat Islam tersebut adalah sejarah masa lalu; sebagaimana yang pernah terjadi pada kisah Madrais.

Madrais adalah tokoh penting dalam sejarah penghayat kepercayaan di Jawa Barat. Berdasarkan catatan Karel Steenbrink, Madrais berasal dari keluarga terhormat di Cigugur Kuningan yang dulunya pernah belajar di pesantren (mondok). Setelah mondok dia membangun gerakan keagamaan baru Agama Djawa Sunda pada tahun 1923. Berasal dari akar kebudayaan Islam kemudian, gerakan ini oleh Madrais dijadikan sebagai Aliran Keyakinan (Kepercayaan). (Karel Steenbrink, “The Pancasila Ideology and Indonesian Muslim Theology Religions,” dalam, Jean Jacques Waardenburg, Muslim Perceptions of Other Religions: A Historical Survey, 1999, h. 285).

Kisah seperti Madrais -dan masih ada kisah lainnya- selalu menjadi historical and mental block bagi umat Islam dalam menghadapi perkembangan dan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan agama. Hal demikian sebenarnya tidak hanya terkait dengan persoalan penghayat, namun juga untuk isu-isu lain yang sejarah masa lalu selalu menjadi pertimbangan penting mereka.

Sejarah masa lalu penting dijadikan pelajaran, namun sejarah kita masa kini juga tidak kalah pentingnya. Dalam sejarah kini, bisa dikatakan, umat Islam Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam pelbagai bidang. Kepemimpinan politik di tingkat nasional dan daerah dipegang hampir seluruhnya oleh kalangan Islam. Bahkan, Islam Indonesia adalah Islam yang banyak menjadi rujukan dan model kehidupan multikultural dan plural bagi dunia Islam yang lain. Ini adalah keberhasilan sejarah masa kini yang perlu disyukuri.
Statistics-phobia

Dalam konteks kehawatiran atas pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom KTP, Asumsi statistik umat beragama di masing-masing agama menjadi bagian menarik. Kalangan elit umat Islam memiliki tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi karena mereka adalah mayoritas. Kekhawatiran, yang bisa disebut dengan istilah statistic-phobia, ini sebetulnya tidak perlu karena sejarah masa lalu memiliki konteksnya sendiri-sendiri.

Statistik tahun 1955 menunjukkan bahwa 95 persen penduduk Indonesia adalah muslim. Pada 1980 hal itu merosot: 87,1 persen penduduk adalah muslim. Penurun ini selalu dikaitkan dengan perkembangan agama-agama lain. Hal itu mungkin ada benarnya, namun banyak jumlah konversi dari agama lain ke dalam Islam juga harus dipertimbangkan.

Kita juga lupa bahwa Indonesia dikenal sebagai negara muslim yang paling sukses melaksanakan Keluarga Berencana. Dalam hal ini statistik populasi berkurang, namun statistik mutu umat Islam Indonesia bertambah.

Jika umat Islam Indonesia masih gelisah terbebani dengan asumsi-asumsi statistik, ada baiknya kita melihat perkembangan umat Islam pada tingkat global. Berdasarkan banyak pengamatan riset, umat Islam mengalami pertambahan umat paling cepat dibandingkan dengan agama-agama lainnya.

Berdasar survei yang dirilis oleh Pew Research Institute pada 23 April 2017, pada separoh abad ke depan, kejayaan Kristen sebagai agama terbesar dunia akan tergeser. Jika umat Islam pada 2015 berjumlah sekitar 1.8 miliar, maka pada 2060 akan berjumlah 3 miliar. Ini adalah kecenderungan zaman yang sangat baik dan umat Islam patut bangga dan bergembira atasnya.

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp