Pembakaran bendera HTI, representasi makna dan literasi

Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/10). Ketua Umum GP Ansor meminta maaf atas kegaduhan terkait pembakaran bendera yang diyakini sebagai bendera HTI. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd.
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Syafiq Hasyim

Syafiq Hasyim

Direktur Senior ICIP, wakil ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), mendapatkan gelar Dr. Phil. dari Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universitaet, Berlin, Jerman.

Dari perspektif hukum, pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh Banser pada peringatan Hari Santri memang seharusnya tidak dilakukan. Namun dalam konteks sosial politik, pembakaran itu mencerminkan bahwa persoalan HTI di dalam masyarakat memang belum selesai meskipun organisasi ini resmi dilarang.

Persoalan menjadi ramai karena politisasi atas persoalan di atas. Pembakaran bendera HTI itu ditarik ke ruang politik lebih besar. Pertama, itu dilakukan oleh Banser, yang selama ini merupakan ormas Islam yang memang sangat aktif dalam upaya “narrative and activity counter” atas segala hal yang berkaitan dengan HTI.

Kedua, Banser diidentikkan sebagai pendukung Jokowi, karena Jokowi mengambil tokoh NU sebagai calon wakil presidennya kelak di Pemilu 2019. Dalam konteks ini, maka pembakaran bendera HTI oleh Banser itu diolah (spin) sebagai representasi sikap politik dan ideologis Jokowi-Ma’ruf secara keseluruhan.

Padahal belum tentu juga karena ternyata tidak semua anggota Banser secara politik mendukung Jokowi. Dari mereka ada yang mendukung Prabowo-Sandi.

Saya berpendapat bahwa urusan pembakaran bendera HTI ini memang bagian yang belum selesai dari urusan Banser versus HTI.

Konteks bendera dan kalimat tauhid

Pertama, adakah tradisi berbendera dalam Islam yang bertuliskan “la ilaha illa Allahu” di dalamnya? Tradisi berbendera itu memang dikenal di awal sejarah agama-agama—bahkan Islam. Namum adanya tulisan la ilaha illa Allahu itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Penyebutan bendera yang bertuliskan bagian dari kalimat syahadat sebagai “bendera tauhid” adalah hal baru, atau dalam bahasa agama disebut dengan istilah bid’ah.

Menariknya, bendera dengan tulisan “la ilaha illa Allahu” justru menjadi bendera kelompok teroris dunia misalnya Jabha al-Nusroh, al-Qaedah, al-Sahhab (Somalia), Boko Haram (Negeria), Thaliban, dan ISIS.

Namun ada pula beberapa negara yang secara resmi juga mengadopsi bagian kalimat kesaksian ini dalam bendera mereka—seperti Saudi Arabia pada tahun 1973 dan Kaukus Emirat.

Kelompok maupun bangsa yang menggunakan bagian dari kalimat syahadat dalam benderanya itu memiliki alasan dan konteks mereka masing-masing.

Namun hal yang perlu dipahami bahwa ketika kalimat syahadat tersebut disematkan ke bendera, sebagai tanda dan identitas kelompok dan negara itu, maka bendera pasti tidak akan bisa mewakili misi kalimat syahadat tersebut. Ia menjadi simbol yang terprofanisasi, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai bendera politik.

HTI memakai simbol ini sebagai ekspresi cita-cita mereka untuk pendirian khilafah di seluruh dunia—termasuk Indonesia. Meskipun simbolnya memakai kalimat “la ilaha illa Allahu”, bendera HTI bukanlah bendera tauhid. Penggalan kalimat kesaksian (syahadat) tersebut sudah menjadi bendera.

Jika Saudi, Irak, Syria dan negara-negara lain beramai-ramai membakar bendera ISIS, tidak berarti negara-negara itu membakar bendera tauhid; melainkan membakar bendera ISIS saja.

Sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk memahami konteks persoalan tersebut. Namun politik elektoral dan persaingan antara ormas Islam membuat semuanya menjadi rumit.
Politik representasi makna

Saya melihat pergeseran dari isu bendera HTI ke isu kalimat tauhid adalah bagian dari politik representasi makna. Ormas-ormas Islam militan yang kecil—seperti HTI dan lainnya—selama ini mengembangkan narasi bahwa apapun yang mereka perjuangkan dan pakai adalah perwakilan makna Islam.

Dengan mengatakan bahwa bendera yang dibakar oleh Banser Garut adalah bendera tauhid—karena tidak ada stempel HTI pada bendera itu, hal itu menunjukkan upaya HTI dalam merebut representasi makna Islam bagi dirinya.

Bagi kalangan yang melek pengetahuan sejarah Islam, hal itu sangat mudah untuk dibaca. Namun banyak orang yang terpelajar, yang tidak “literate” dalam sejarah Islam, menjadi korban dari politik representasi makna ini.

Upaya literasi sejarah Islam secara mendalam perlu terus menerus dilakukan agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terus terjadi. Buku-buku sejarah keislaman harus diperdalam dan dipercanggih dengan data-data sejarah yang memang diambil dari sumber yang kredibel di kalangan umat Islam.

Negara dapat berperan untuk memfasilitasi upaya ini, misal, dengan menerjemahkan sirah-sirah nabawi dan disebarluaskan kepada seluruh umat Islam. Ini adalah cara kultural yang akan ampuh untuk menghambat keributan-keributan yang tidak berdasar ini.

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp