Pelatihan Pendidikan Politik melalui Literasi Informasi dan Media untuk Generasi Milenial Lintas Agama di Jawa Barat

Pendidikan-Politik-melalui-Literasi-Media-dan-Informasi-untuk-Generasi-Milenial
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp

Pertarungan politik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 antara Jokowi Widodo dan Prabowo merupakan sebuah pemilihan umum yang diwarnai dengan begitu banyak pro dan kontra. Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, kontestasi antara sejumlah ideologi yakni ideologi agama (Islam), nasionalis dan bahkan sosialis. Sejarah membuktikan seiring dengan berjalannya waktu dua ideologi terkuat yaitu nasionalis dan religius yang kemudian mendominasi peta perpolitikan di Indonesia, di mana pasca tragedi kelam G-30/S ideologi sosialis komunis kemudian menjadi lenyap di dalam peta politik Indonesia, yang kemudian menjadikan ideologi ini terlarang dan ironisnya sekarang menjadi senjata untuk membungkam dan memberangus golongan tertentu.

Kontestasi antara ideologi berbeda tentu saja hal yang sangat wajar dan lumrah di dalam demokrasi di dunia manapun, karena pada hakikatnya demokrasi adalah perwujudan dari kebebasan individu dan golongan untuk menciptakan sebuah sistem kekuasaan dan pemerintahan yang berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan. Sejak meraih kemerdekaan sampai masa sekarang, Indonesia telah mengalami berbagai pergulatan demokrasi mulai dari demokrasi otoriter, parlementer, terpimpin dan sekarang memasuki demokrasi reformasi di mana semangat untuk merevitalisasi demokrasi begitu kuat pasca tersingkirnya rezim Orde Baru yang menerapkan demokrasi artifisial.

Demokrasi di era Reformasi pun tak serta-merta membuat proses revitalisasi demokrasi berjalan mulus walau menghasilkan sejumlah perubahan yang signifikan. Beragam tantangan untuk melaksanakan demokrasi guna menciptakan sistem pemerintahan yang baik mewarnai perjalanan demokrasi baik itu di tingkat pusat sampai dengan daerah II. Lebih lanjut perkembangan teknologi digital pada awal tahun 2010 pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama memunculkan perubahan dan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat terutama kalangan muda atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah generasi milenial yang merupakan pengguna aktif internet dan media sosial. Munculnya media sosial sayangnya tidak dibarengi dengan pengetahuan dan kecakapan warga net dalam mengakses, menerima, memilih, memverifikasi dan mempercayai informasi yang dengan begitu cepat dan derasnya di dalam dunia maya melintasi batas ruang dan waktu.

Lembaga Big Think yang berbasis di New York mengeluarkan kajian bagaimana media sosial bertanggung jawab dalam memunculkan dan menguatkan fenomena populisme di mana informasi yang berisikan fitnah (hoax), berita bohong (fake news) dan ujaran kebencian (hate speech) serta yang tak kalah pentingnya yaitu ekspresi ekstrem (extreme expression). Populisme yang terdapat pada peristiwa Brexit, Pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membuat tercengang dunia sehingga kemudian menularkan populisme di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dianggap merupakan salah satu kebangkitan fenomena populisme dan juga ancaman bagi proses revitalisasi demokrasi. Pada pilkada DKI Jakarta 2017 begitu diwarnai oleh berbagai intrik politik yang membuat masyarakat Indonesia khususnya warga DKI terpecah belah. Menjelang pemilu 2019, berbagai kekhawatiran akan proses pemilu yang akan membuat polarisasi semakin menguat dan mengancam integrasi bangsa, ICIP menilai perlu untuk merancang, mengembangkan dan mengaplikasikan program literasi media dan informasi dalam rangka memberikan pendidikan politik dengan menargetkan generasi milenial lintas agama sebagai kelompok sasaran.

Rendahnya minat baca dan angka iliterasi yang tinggi di Indonesia yang dirilis oleh sejumlah lembaga internasional juga menjadi faktor utama yang melandasi kualitas pola pikir dan perilaku serta kompetensi masyarakat. oleh karena itu sangat penting untuk menghidupkan pendidikan terutama gerakan literasi. Saat ini menjelang 2019, literasi media dan informasi sebagai bentuk penyediaan pendidikan politik menjelang pemilu dan pilpres tahun mendatang merupakan usaha untuk meminimalisir dan meredusir potensi konflik melalui berbagai upaya yang memecah belah bangsa dan merusak nilai demokrasi. Generasi milenial merupakan kunci utama yang memiliki kecakapan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi di dalam dunia virtual dan diharapkan mereka dapat menjadi agent of influence dalam mendistribusikan literasi media dan informasi dalam rangka pendidikan politik yang baik bagi komunitas dan pengikut (followers) mereka sehingga demokrasi bukanlah membuat polarisasi yang berujung kepada disintegrasi bangsa melainkan memperkuat khazanah keberagaman yang membuat kekayaan bangsa Indonesia.

Program yang akan dilakukan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan politik guna mencapai negara dan masyarakat yang demokratis dan pluralis. Namun seiring dengan mudahnya akses dan derasnya arus informasi, sekarang ini yang kerap terjadi adalah agama menjadi komoditas politik dan menjadi justifikasi untuk mendapatkan popularitas sehingga implikasinya adalah maraknya hoax, fake news, hate speech dan extreme expression yang sering kali menyudutkan golongan minoritas dan marjinal. Meningkatnya penggunaan teknologi dan media digital sayangnya tidak dibarengi oleh pengetahuan dan kecakapan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informasi komunikasi dan media digital atau yang lebih populer dengan istilah literasi media informasi. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan serangkaian kegiatan literasi media informasi guna mengedukasi generasi milenial lintas agama agar mampu mereduksi potensi disintegrasi bangsa dengan melakukan pencegahan dan counter terhadap hoax, fake news, hate speech, hate spin dan extreme expression terutama oleh kalangan generasi milenial:

  1. Penguatan dan pembekalan generasi milenial lintas agama. Kegiatan ini ditujukan membekali dan memperkuat kelompok minoritas dalam hal pengetahuan dan keahlian tentang ujaran dan pemelintiran untuk kebencian serta bagaimana melakukan counter narrative atas kedua tindakan di atas. Secara ringkas, bentuk kegiatannya berupa literasi hate speech dan hate spin kepada mereka. Ketika mereka terpapar hate speech dan hate spin baik secara individual maupun kelompok mereka memiliki cara untuk menghindar dan menghadapinya.
  2. Pelibatan kelompok muda mayoritas yang sudah terbuka dan tercerahkan dan apparatus negara ke dalam proyek ini bersama-sama dengan kelompok minoritas. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengajak dan mengundang kelompok mayoritas agar mereka mau memikir dan juga membela kelompok minoritas korban hate speech dan hate spin. Bentuk kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan hatespeech dan hate spin, hak asasi warga negara, yang mendatangkan aparatur negara seperti polisi dan biro hukum.
  3. Penyebaran materi-materi dan kandungan-kandungan untuk counter narrative atas kandungan-kandungan yang berbau hate speech dan hate spin. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memproduksi bahan-bahan counter narrative melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja kecil yang di setiap wilayah program.
  4. Melakukan proses pendampingan nonligitatatif bagi kelompok-kelompok yang terkena hate speech dan hate spin dengan kelompok pelaku atau kelompok dekat pelaku. Upaya ini akan diwujudkan dalam bentuk silaturahmi informal secara rutin dengan pelbagai komponen masyarakat setempat

Dampak program

  1. Peningkatan pemahaman, sikap dan perilaku kebinekaan dalam proses politik baik sebelum maupun sesudah Pilkada dan Pemilu. Dengan kembali melihat sejarah politik di Indonesia yang mengalami berbagai fase dan implikasinya terhadap rakyat Indonesia terutama bahayanya demokrasi otoriter yang pernah dialami bangsa Indonesia pada saat rezim Orde Baru.
  2. Peningkatan kerja sama positif dan saling menguntungkan antara kelompok lintas agama serta minoritas dan mayoritas. Melalui program kebinekaan ini, generasi milenial perlu kembali diingatkan akan keberagaman dan kebinekaan sebagai sebuah asset dan keniscayaan dalam sejarah pembentukan bangsa sehingga mereka semakin memahami dan menyadari bahwa perbedaan adalah rahmat dan modal utama bagi sebuah bangsa yang kaya dan besar.
  3. Kemampuan generasi milenial lintas agama dalam menangani kasus-kasus hate speech dan hate spin yang menjadi fenomena di tahun politik menjelang pemilu dan pilpres 2019. Melalui pembekalan literasi media informasi, generasi milenial lintas agama mampu membedakan informasi yang valid, akurat dan dapat dipercaya dengan informasi yang mengandung hate speech dan hate spin yang berpotensi memecah belah masyarakat menuju disintegrasi bangsa.
  4. Kemampuan generasi milenial dalam memaknai keberagaman sebagai asset dan memiliki daya pikir kritis (critical thinking), berakal sehat (common sense) dan berempati melalui literasi media dan informasi. Dengan memiliki pola pikir dan perilaku yang sehat dalam memanfaatkan teknologi dan media digital, maka akan generasi milenial akan menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan mampu menjunjung tinggi kebinekaan.
  5. Generasi milenial menjadi agen perubahan dan/atau agen berpengaruh dengan memanfaatkan media sosial untuk melakukan perubahan sosial yang positif di masyarakat. Generasi milenial lintas agama menjadi motor penggerak di komunitas masing-masing dalam memberikan pendidikan politik melalui replikasi literasi media dan informasi yang mereka peroleh selama kegiatan program.

Adapun kelompok yang disasar oleh program pendidikan politik melalui literasi media dan informasi adalah:

  1. Kelompok milenial lintas Ormas Islam (kelompok milenial berdasarkan definisi adalah mereka yang lahir pada tahun 1980an-2000an) dari pimpinan-pimpinan (young leaders) dari organisasi NU, Muhammadiyah dan Persis dan PUI di Jawa Barat seperti HIMA PERSIS, HMI, HIMA PUI, IMM, IPM, IPNU dan PMII
  2. Representasi kelompok agama minoritas seperti Syiah, Ahmadiyah, dan komunitas marjinal yang berada di Jawa Barat.
  3. 30% dari mereka adalah perempuan karena ICIP memegang teguh komitmen untuk mengundang perempuan setidaknya 30% dari jumlah total peserta untuk perempuan.
  4. Melalui program ini, kelompok penerima manfaat diharapkan akan memiliki perubahan sebagai berikut:
  5. Kemampuan berpikir kritis, menggunakan akal sehat dan berempati dalam menyikapi informasi yang mereka peroleh dan akses terutama melalui media sosial
  6. Kepercayaan dan keberanian diri untuk melakukan perubahan sosial menggunakan instrumen media sosial untuk mengampanyekan kebinekaan.
  7. Kemampuan dalam berkolaborasi lintas agama dan budaya sehingga saling menguatkan dalam melakukan praktik baik mengaplikasikan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp