Menguatkan toleransi melalui literasi

Menguatkan Toleransi melalui Literasi
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Farinia Fianto

Farinia Fianto

Direktur Pelaksana ICIP, anggota Satgas Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Kemdikbud, dan co-founder Perkumpulan Literasi Indonesia (PLI).

Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun di atas kemajemukan dan sudah dibuktikan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia seperti yang termanifestasi pada Kongres Pemuda pada Era Kolonial Kependudukan Belanda pada awal abad ke-20. Pada Kongres Pemuda II tahun 1928 yang keputusan akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda, menjadikan salah satu bukti bahwa betapa para pendiri bangsa ini paham tentang makna perbedaan dan kemajemukan. Selain itu, Sumpah Pemuda dimaknai sebagai aset bagi pembentukan kelahiran sebuah republik yang lepas dari belenggu yang selama ini dialami oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Pemaknaan tentang kemajemukan dimaknai lebih mendalam sebagai bentuk solidaritas mengenai perasaan senasib-sepenanggungan dan menguatnya rasa untuk bangkit berjuang bagi perubahan melintasi berbagai sekat perbedaan yang melekat erat.

Perbedaan dan kemajemukan pula yang menjadi agenda utama sebagai dasar pemikiran bersama para pendiri bangsa, kemudian dituangkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, bahwa bangsa ini menghargai perbedaan dan kemajemukan. Dinamika proses dan tarik ulur dalam menetapkan dasar dan falsafah bangsa ini pun tidak lepas dari pro dan kontra terhadap perbedaan, terutama perbedaan ideologi. Sejarah mencatat bahwa demi menjaga integrasi bangsa yang baru saja diproklamasikan, ada perubahan yang cukup signifikan dan dibutuhkan kedewasaan serta kebesaran hati untuk menerima perubahan hilangnya klausa “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” atas nama toleransi dan tali kebangsaan (ukhuwah wathaniyah).

Namun seiring dengan perjalanan bangsa yang penuh dengan dinamika, toleransi pun mengalami pasang surut. Berbagai konflik yang bermuara dari perbedaan pun kerap terjadi dan menjadi ujian bagi eksistensi Pancasila, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai penghargaan terhadap toleransi. Memasuki milenium baruyang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi atau digital sebagai kelanjutan dari revolusi industri yang lahir berabad-abad silam, juga merevolusi pemikiran, perilaku dan karakter hampir semua penduduk di belahan dunia ini mengalami banyak perubahan. Derasnya terjangan arus informasi melalui dunia virtual berpengaruh secara signifikan (terutama generasi yang lahir dan dibesarkan oleh teknologi digital atau yang lebih populer dikenal sebagai generasi milenial) terhadap perilaku dan karakter bangsa Indonesia.

Sejumlah lembaga melakukan penelitian dan kajian mengenai perubahan paradigma dan perilaku yang dihasilkan oleh revolusi digital ini. Hasilnya memang cukup beragam, namun terdapat catatan penting bahwa perubahan, pro dan kontra akibat perubahan, memang tak terelakkan dan betapa informasi dan interaksi dunia virtual mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu di dunia nyata secara sangat signifikan. Yang paling mencengangkan dan memprihatinkan adalah bagaimana polarisasi terbentuk dan angka intoleransi pun mengalami eskalasi, sehingga menjadi pertanyaan serius mengenai nasib bangsa ini ke depan jika fenomena intoleransi terus naik yang berpotensi konflik kekerasan antara sesama anak bangsa. Jika kecenderungan intoleransi ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan serius, maka bukan hanya ancaman konflik kekerasan antarsesama anak bangsa yang akan terjadi, melainkan juga akan merambah ke disintegrasi bangsa.

Melihat dan merenungkan kembali sejarah pembentukan dan perjalanan negeri ini dalam menumbuhkembangkan dan menguatkan toleransi, tentunya sudah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia melalui sektor pendidikan. Namun, ironisnya selalu pula isu perbedaan yang menjadi salah satu komoditas yang laris untuk dijual. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah “apa yang salah dengan pendidikan kita, sehingga isu perbedaan selalu saja muncul dan menjadi ancaman yang terus merongrong eksistensi bangsa ini”? Bukankah bangsa ini mengetahui dan memahami bahwa politik pecah-belah atau divide et impera yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belandalah yang menjadi kunci mengapa penjajahan di Nusantara ini begitu lama terjadi.

Literasi sebagai solusi

Apa dan bagaimana solusi terbaik yang dapat ditawarkan untuk mengatasi isu ini? Tulisan sederhana dan singkat ini mencoba menawarkan literasi sebagai solusi efektif untuk permasalahan di atas. Literasi merupakan instrumen yang sesuai untuk menumbuhkan dan menguatkan toleransi yang memang sudah ada di dalam sejarah dan keseharian hidup kita. Literasi adalah sekelumit proses kegiatan komprehensif dari hulu sampai hilir yang dimulai dengan kegiatan membaca, mempertanyakan/memverifikasi, menganalisis, menguji coba, mengevaluasi, dan menyimpulkan.

Berdasarkan Deklarasi Praha (UNESCO 2003) literasi (informasi) adalah kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis dan mengelola informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan sosial seorang individu. Seiring dengan derasnya arus informasi yang masuk melalu perkembangan teknologi yang luar biasa pesat, ini membuat dampak yang sangat signifikan dalam mempengaruhi dan membentuk pola pikir (mindset), perilaku dan karakter seseorang. Revolusi teknologi terutama internet dan media sosial berdampak positif dan negatif yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di belahan dunia mana pun termasuk Indonesia. Fenomena yang mencuat tajam ke permukaan dan menjadi kegelisahan bersama adalah maraknya informasi sarat fitnah (hoax), ujaran kebencian (hate speech) dan pelintiran kebencian (hate spin) yang berujung kepada eskalasi intoleransi dan kekerasan di masyarakat.

Lalu bagaimana literasi bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan intoleransi yang sekarang cenderung mengalami penguatan? Mengawali segala sesuatunya dengan membaca tentunya harus dimaknai secara luas, tidak hanya literal dan tidak hanya terpaku pada teks melainkan juga konteks, karena sejatinya banyak informasi yang berbentuk nonteks. Memverifikasi, menganalisis, dan menguji coba tentunya terkait dengan berpikir kritis (critical thinking) dan rasional yang muncul sebagai suatu common sense yang juga harus diikuti dengan kepekaan yang memunculkan empati. Sehingga, literasi mampu mong-counter pola pikir dan perilaku yang intoleran sekaligus menguatkan solidaritas, kesatuan, dan persatuan demi kemajuan bangsa.

Implementasi literasi harus diawali di lingkungan yang terkecil yaitu individu, dan harus dilakukan di lingkungan terkecil yaitu keluarga hingga mencapai skala yang lebih luas lagi, yakni negara secara kolektif. Dalam konteks untuk menguatkan toleransi di kalangan anak bangsa, maka literasi, dalam hal ini literasi budaya kewargaan, perlu dikuatkan dan diimplementasikan ke pada semua elemen bangsa ini. Literasi budaya dan kewargaan haruslah diisi dengan konten perlunya kita mempelajari kembali budaya dan sejarah bangsa Indonesia secara komprehensif. Selama ini, persepsi masyarakat tentang budaya lebih banyak dikaitkan dengan budaya sebagai produk (terutama kesenian). Padahal, pada hakikatnya definisi kebudayaan haruslah dimaknai secara luas, yaitu mencangkup pola pikir, perilaku dan karakter yang dihasilkan oleh interaksi individu dan sebuah komunitas untuk mengatasi persoalan hidup dan mengantisipasi perubahan menuju keseimbangan hidup. Kearifan lokal bangsa Indonesia pada hakikatnya menawarkan ajaran yang penuh dengan nilai-nilai adiluhung yang mengusung gagasan tentang toleransi, sehingga inilah yang kemudian ditangkap dan dituangkan oleh para pendiri bangsa ke dalam moto bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam konteks kewargaan, toleransi haruslah dibangun pada prinsip keadilan dan kemanusiaan sehingga ia tidak lagi hanya dipandang dalam konteks yang hanya berlaku di satu wilayah saja, melainkan juga lintas wilayah. Sekat ruang dan waktu tidak lagi menjadi halangan. Terlebih Indonesia memiliki cita-cita dan pandangan yang mulia mengenai kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan keinginan luhur untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Namun, untuk mewujudkan cita-cita mulia ini, bangsa Indonesia haruslah memperkuat dirinya sendiri, salah satunya dengan memperkuat toleransi, merayakan perbedaan, dan melihat perbedaan sebagai aset sebagai modal bangsa ini ke depan untuk maju dan sejajar dengan bangsa lain. Toleransi haruslah dimaknai sebagai sebuah pengakuan terhadap pihak lain tanpa harus menghilangkan identitas diri dan keyakinan yang dianut, sehingga bukanlah menjadi ganjalan dalam mengenali satu sama lain dan berkolaborasi demi tujuan bersama.

Penumbuhan budi pekerti melalui literasi

Dalam konteks sekolah, literasi diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai salah satu kecakapan yang diperlukan untuk membangun sumber daya manusia abad ke-21 yang memasuki era Revolusi Industri 4.0. Seiring dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks, menjadi terampil dan kompeten dalam keilmuan tentu tidak cukup tanpa dikuatkan dengan karakter yang positif. Literasi yang bersifat holistik memiliki peran untuk membekali siswa dengan keseimbangan pengetahuan dan pendidikan karakter agar mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang sudah disinggung di atas.

Untuk menumbuhkan siswa yang berbudi pekerti adalah sebuah proses panjang dan konstan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, keluarga, masyarakat dan negara pun punya andil besar. Namun sekolah memegang peranan yang sangat krusial dalam membentuk pola pikir dan perilaku siswa. Dimulai dengan menanamkan peraturan sekolah yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya lokal, menyosialisasikan solidaritas, toleransi, penghargaan, kejujuran, tanggung jawab di dalam masyarakat yang multikultural.

Aplikasi literasi di sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian ruang bagi perbedaan, suri teladan yang terefleksi dari ucapan dan tindakan serta semangat berbagi, tenggang rasa, gotong-royong dan musyawarah di dalam setiap dinamika yang terjadi di ruang-ruang sekolah. Guru hendaknya membantu siswa untuk menjadi diri sendiri, dan untuk mewujudkan potensi mereka secara utuh, menjamin kesetaraan belajar bagi semua, dan menghormati keragaman perbedaan pandangan dan budaya. Juga sangat penting untuk selalu menumbuhkan perasaan positif siswa mengenai dirinya selain sebagai sebuah individu juga bagian dari entitas sosial seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat.

Namun aplikasi gerakan literasi di sekolah tidak akan efektif tanpa ada sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan. Negara harus menyediakan ruang dan amunisi dalam mengampanyekan gerakan literasi dalam semua kebijakannya. Penguatan kapasitas pendidik adalah salah satu upaya memperkuat kompetensi literasi mereka sekaligus membangun dan menguatkan kesadaran dalam pembentukan karakter yang literat. Implementasi literasi yang konstan akan mendorong seorang individu being literat, bukan becoming literat. Dengan menjadi (being) literat, maka percepatan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan dengan cepat terlaksana, sehingga mewujudkan tujuan bangsa ini juga bukanlah menjadi retorika dan jargon semata. Semoga!

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp