Memikirkan kembali strategi kontra ekstremisme kekerasan

Sejumlah warga menandatangani spanduk pernyataan sikap melawan terorisme di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (13/5). Ribuan warga juga mendoakan para korban aksi teror di Surabaya dan menyuarakan semangat persatuan diantara masyarakat Indonesia dalam melawan terorisme. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama/18.
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Syafiq Hasyim

Syafiq Hasyim

Direktur Senior ICIP, wakil ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), mendapatkan gelar Dr. Phil. dari Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universitaet, Berlin, Jerman.

Kita kembali dikejutkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh teroris atas 5 anggota Polri di Mako Brimob dan kemudian menyusul pengeboman beberapa beberapa gereja di Surabaya oleh pelaku perempuan dan anak-anak. Dua peristiwa yang seharusnya tidak terjadi ini idealnya menjadi alat permenungan bagi kita tentang seberapa efektif penanganan ekstremisme kekerasan (countering violent extremism) di negara kita.

Dua peristiwa, yang terjadi dalam selang waktu yang dekat, memberi kesan bahwa penanganan terorisme di negara ini masih meninggalkan bara-sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar kembali dendam—baik dari pihak teroris sendiri maupun simpatisan mereka.

Diskursus global

Jika mengikuti perkembangan diskursus global tentang agenda kontra terorisme sejak 2015, sebenarnya telah terjadi perubahan paradigma (shifting paradigm). Istilah yang populer sejak 2015 bukan lagi terorisme, namun violent extremism (ekstremisme kekerasan). Karenanya, upaya memerangi terorisme bukan lagi disebut dengan istilah countering terrorism (CT), tapi countering violent extremism (CVE).

Pilihan istilah yang dimotori oleh Presiden Barrack Obama itu sebenarnya, pada satu sisi, memang lebih memperhalus diskursus tentang terorisme. Namun pada sisi yang lain, cakupan terorisme menjadi lebih luas. Hal-hal yang terkait dengan tindakan ekstremisme, yang dengan mudah ditemukan di dalam ekspresi setiap kelompok masyarakat-keagamaan, biasanya menjadi rawan untuk dikaitkan dengan tindakan terorisme.

Masalahnya, dengan perubahan menjadi CVE, apakah fenomena ekstremisme menjadi berkurang? Jawabnya tidak serta-merta, karena persoalannya tidak sebatas pada penghalusan istilah; melainkan pada pola strategi yang selama ini dijalankan oleh para pemangku kepentingan untuk memerangi terorisme atau violent extremism.

The moderates talking the moderates

Indonesia sendiri secara resmi masih belum mengadopsi gagasan CVE. Istilah yang digunakan dalam wacana penyusunan undang-undang terkait masalah ini adalah masih terorisme. Justru kalangan LSM yang bergerak dalam bidang CT sudah banyak yang menggunakan istilah CVE.

Jika boleh mengkritik pelaksanaan agenda CVE, salah satu hal yang bisa kita lihat adalah kenyataan bahwa “the moderates talking the moderates”, kaum moderat berbicara kepada kaum moderat.

Sebagai ilustrasi, dalam pelaksanaan CVE melalui organisasi-organisasi mainstream, pembicaraan yang terjadi selama ini masih hanya berlangsung di antara para ‘orang baik’ yang berbicara kepada para ‘orang baik’ yang lainnya. Sementara kalangan bad guys-nya, yang seharusnya menjadi lawan atau rekan bicara, malah tidak tersapa.

Mungkin berbicara dengan teroris secara langsung hampir mustahil. Namun setidaknya kita bisa berbicara dengan mereka yang memiliki kedekatan dan menyokong secara diskursif ideologi ekstremisme kekerasan. Dalam konteks ini, kita butuh keberanian untuk keluar dari comfort zone.

CT maupun CVE harus memperluas cakupan pada pihak-pihak yang diajak di dalam pembicaraan mengenai ini: “the moderates talking the (violent) extremists” (kaum moderat berbicara kepada ekstremis—kekerasan).

Meminjam istilah yang menjadi judul buku Scott Atran, pihak pejuang kontra ekstremisme harus berbicara kepada musuh sekalipun (lihat Scott Atran, Talking to the Enemy: Violent Extremism, Sacred Values, and What it Means to be Human, 2010).

Aspek struktural dan keadilan

Para teroris memang harus mendapat hukuman maha berat; dan kita semua setuju atas itu. Kita juga tidak akan adil jika menganggap bahwa tindakan terorisme sebagai kejahatan biasa saja. Terorisme adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama seluruh umat manusia.

Meskipun demikian, pemantik aksi terorisme atau ekstremisme kekerasan tidak dipicu oleh faktor ideologis dan keagamaan semata. Paradigma CVE selama ini memiliki kecenderungan untuk memandang bahwa soal ideologis dan keagamaan merupakan faktor yang paling determinan dalam memicu aksi-aksi ekstremisme kekerasan. Akibatnya, umat Islam merasa terus menerus menjadi obyek CVE.

Selain itu, paradigma CVE juga lebih banyak fokus pada aspek kekerasan, kerusakan dan kehancurannya (grievance) itu sendiri. Dia lupa jika hal-hal struktural seperti pembuatan kebijakan, UU, kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya merupakan faktor-faktor pemantik juga.

Dalam banyak kasus, aspek-aspek struktural merupakan pemicu yang mungkin tidak langsung, namun keberadaan mereka penting untuk selalu dipertimbangkan untuk mencegah ekstremisme kekerasan. Kebijakan negara, yang represif dan meniadakan, bisa menjadi tempat pembiakan (“breeding ground”) atas inspirasi dan tindakan ekstremisme kekerasan.

Muhammad Hafez dalam bukunya “Why Muslims Rebel: Repression and Resistance in the Islamic World” (2003) mengisyaratkan bahwa penindasan dan penyingkiran bisa menyebabkan kalangan muslim menjadi pelawan. Hafez menyatakan bahwa di negara-negara poskolonial banyak yang menerapkan kebijakan yang pada satu sisi toleran, namun pada sisi lain represif.

Kebijakan yang mencampurkan unsur toleran dan represif sudah banyak gagal diterapkan; tetap saja menghasilkan kekerasan—sebagaimana terjadi di Mesir dan Maroko pada dekade 1970-an dan terulang pada revolusi musim semi.

Tahapan ideologis

Paradigma umum CVE menganggap bahwa ada tahapan-tahapan ideologis yang dialami seseorang untuk sampai pada tindakan terorisme. Tesis umum yang selama ini berkembang memandang bahwa, sebelum seseorang menjadi teroris, ia lebih dulu menjadi orang yang tidak toleran.

Sikap intoleran yang paling gampang adalah tidak senang terhadap perbedaan ideologi maupun sikap keagamaan. Ketidaksenangan itu sampai pada posisi mereka tidak mau tahu apapun yang terjadi pada pihak yang berbeda dengannya. Posisi demikian sering diistilahkan dengan intoleransi pasif.

Tahapan berikutnya adalah menjadi radikal. Pada tahap itu, sikap ketidaksenangan benar-benar mendalam kepada pihak yang berbeda; bahkan sudah cenderung kepada potensi untuk mewujudkannya dalam bentuk tindakan nyata.

Apabila seseorang berdasarkan sikap radikal melakukan tindakan kekerasan, maka seseorang tersebut disebut sebagai teroris.

Tahapan yang demikian bisa menjadi penjelas, namun tidak bisa dipegang secara teoritis sebagai landasan.

Catatan

Ekstremisme kekerasan adalah persoalan yang pelik. Idealnya, program kontra ekstremisme kekerasan bisa menghentikan, atau—jika hal itu tidak mampu dicapai—setidaknya bisa mentransformasikan ekstremisme menjadi konservatisme—bahkan moderatisme.

Untuk menuju ke arah itu, CVE membutuhkan masukan dari banyak disiplin—terutama kajian-kajian psikologi sosial, humaniora dan ekonomi kreatif. Agenda CVE harus berani membuka peluang untuk berdialog dengan lebih banyak kalangan termasuk pelaku dan penyokong ekstremisme kekerasan.

Keluar dari strategi zona aman partnership yang selama ini terjadi dan semakin memperluas jaringan organisasi masyarakat keagamaan serta partai politik juga memiliki peran penting.

Ekstremisme kekerasan bukan sekedar soal keamanan dan bagaimana memberangusnya. Masalah ini adalah persoalan kultural dan keagamaan yang bisa hidup terus menerus di dalam jiwa manusia. Karenanya ekstremisme kekerasan bukan soal mematikan fisik, namun juga menundukkan pikiran.

Jika terorisme itu soal fisik saja, maka hal itu lenyap dengan matinya badan si pelaku. Ekstremisme kekerasan adalah soal pikiran dan pikiran si pelaku tidak akan mati meskipun fisiknya mati.

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp