Lokakarya Democratizing Fatwa and Public Policy

Lokakarya-Democratizing-Fatwa-and-Public-Policy
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp

Pada tanggal 1 – 2 Desember 2017 ICIP bekerja sama dengan Universitas Oslo dan Yayasan Tifa telah berhasil menyelenggarakan workshop dengan tema besar “Democratizing Fatwa and Public Policy”. Dalam acara ini ICIP menghadirkan Prof. Khalid Masud, seorang Ahli Teori Islam dari Pakistan dan merupakan salah satu pengajar di Universitas Leiden, Belanda. Narasumber dan peserta aktif dalam workshop ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari beberapa unsur, seperti Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdhatul Ulama (NU), Majlis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta akademisi dari perguruan tinggi. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Zuri BSD.

Menurut Direktur ICIP, Dr. Syafiq Hasyim, salah satu alasan mengapa workshop ini diadakan karena setelah reformasi peranan fatwa semakin meningkat. Dalam pengertian, diresepsi hukum negara. Misalnya, hukum-hukum yang berkaitan ekonomi syariat, tidak hanya menyangkut bank syariah, tetapi juga perusahaan keuangan, seperti asuransi. Kemudian, sertifikasi halal, di mana fatwa MUI memiliki pengaruh labelisasi halal di Indonesia.

“Tidak hanya di Indonesia, lembaga luar yang ingin bekerja sama di Indonesia, mereka harus berhubungan dengan MUI untuk mendapatkan sertifikat internasional. Dalam konteks nasional dan global, fatwa memiliki tingkat penerimaan, apakah ada motivasi ekonomi, saya tidak tau persis.” Ujarnya dalam sela-sela memberikan sambutan pada acara tersebut.

Dr. Syafiq menambahkan bahwa pengaruh fatwa dalam kebijakan publik semakin meningkat. Sebagai negara nation state, kadang-kadang proses recession tidak kuat, maka akan menimbulkan ketegangan, antara produk fatwa dan undang-undang. Oleh karenanya Menurut Dr. Syafiq, sangat penting untuk membahas isu fatwa ini dan mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan hukum islam, implementasinya di negara demokrasi, bagaimana otoritas lembaga fatwa tersebut diterapkan dalam konteks negara islam.

Dalam acara tersebut dibagi dalam beberapa sesi dengan sub tema yang berbeda, yang pertama, membahas tentang fatwa making in the current world: discussion on method oleh Prof. Muhammad Khalid Masud, tema ini dipandu langsung oleh Dr. Syafiq selaku moderator dengan narasumber kunci Prof. Khalid Masud dan pembahas atau narasumber ada tiga orang yaitu KH. Masdar F. Mas’udi (Rais Syuriah PBNU), Dr. Nur Rofiah (Musawah Indonesia) dan Dr. Hamid Silmi (Direktur Institute of Deen Studies, Toronto Canada, Adjunct Professor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), kedua, tentang the importance of using maslaha and evidence in fatwa making dengan narasumber/pembahas Prof. Arskal Salim (Profesor Fakultas Syarian dan Hukum UIN Jakarta) dan KH. Ahmad Ishomuddin (Rais Syuriah PBNU) dimoderatori oleh Dr. Imam Addaruqutni (Majelis Tarjih Muhammadiyah dan sekjen Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia), sesi ketiga tentang fatwa and public policy: fatwa making testimony: Bahtsul Masa’il NU, Komisi Fatwa MUI dan Majlis Tarjih Muhammdiyah dengan pembahas atau narasumber KH. Mahbub Ma’afi (Bahtsul Masa’il PBNU), Dr. Alimatul Qitbiyah (Majelis Tarjih PP Muhammadiyah), dan KH. Arwani Faishol (Komisi Fatwa MUI), Sesi terakhir adalah pembahasan rekomendasi yang langsung dipandu oleh Dr. Syafiq Hasyim selaku penggagas program workshop ini. Adapun outcome dan output-nya dari acara tersebut sebagai berikut:

Hasil

  1. Peningkatan metode istinbat al-hukm (pembuatan undang-undang) dalam Islam yang menganggap penggunaan maslaha dan bukti.
  2. Memperkuat kapasitas pembuat fatwa dalam menggunakan maslaha dan bukti ilmiah sosial dan alam dalam proses pembuatan fatwa.
  3. Menguraikan argumen lslam, legal, politis dan budaya yang digunakan oleh pembuat fatwa dalam mengadopsi fatwa ke ranah hukum dan publik.
  4. Skema beberapa implikasi politik dan hukum yang disebabkan oleh adopsi fatwa ke dalam kebijakan publik dalam kehidupan publik masyarakat Indonesia.

Produk

  1. Kompilasi tulisan dalam bentuk buku terkait tema besar “Democratizing Fatwa and Public Policy” dari para peserta aktif dan pembahas atau narasumber/
  2. Terciptanya komunikasi yang intens antar lembaga yang khusus menangani Fatwa (Bahtsul Masa’il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis dan Komisi Fatwa MUI yang tidak bersifat formal (structural)/
  3. Munculnya ide tentang pentingnya perluasan kajian Fatwa dengan mengundang dan melibatkan organisasi Islam nonmainstream, seperti Washliyah dll.
  4. Adanya perhatian dari pemerintah untuk mengadakan dan mendukung acara-acara seperti ini, terutama dalam membahas isu Fatwa. Sebagai catatan penting, diakhir acara kemarin, salah satu pejabat di Badan Litbang Kemenag berminat untuk mendukung acara workshop seperti ini.
  5. Terjadi dialog yang konstruktif, cair dan terbuka diantara peserta walaupun mempunyai pandangan berbeda dan berlatar belakang organisasi yang berbeda.
  6. Adanya kesepakatan dari seluruh peserta akan pentingnya mengadakan acara-acara seperti ini dengan melibatkan banyak unsur khususnya yang menangani Fatwa di organisasi masing-masing agar terciptanya kondisi yang harmoni dan damai baik di level elit dan akar rumput.
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp