Kikis hoaks dengan budaya kritis

Kikis hoaks dengan budaya kritis
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Fahmi Syahirul Alim

Fahmi Syahirul Alim

Manajer Program ICIP, kader muda Muhammadiyah, delegasi Pertukaran Tokoh Pemuda Muslim Indonesia Australia 2017.

Bogor—Persoalan kebebasan agama di ruang publik selama ini selalu didekati dari sudut pandang struktural-kekuasaan. Jika terjadi ketegangan dan konflik antar umat beragama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan beragama, maka pihak pertama yang disalahkan adalah negara.

Cara pandang yang mengkritisi posisi aparat negara ini ada benarnya, namun peran negara bukanlah satu-satunya yang bisa menyelesaikan konflik keagamaan tersebut. Masih ada pihak lain yang perlu dilihat yaitu peran masyarakat sipil dan juga masyarakat itu sendiri.

Membahas dan mencari solusi atas berbagai problem kebebasan beragama, khususnya di Kota Tangerang Selatan, Bekasi dan Bogor, Indonesian Center for Islam and Pluralism (ICIP) menggelar pelatihan ‘Pencegahan dan Penanganan Konflik dan Mediasi bagi FKUB dan Ormas Keagamaan’ di Bogor, 21-24 Februari 2017.

“Workshop ini menekankan pada beberapa aspek seperti penanganan ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), mediasi dan penguatan,” kata Syafiq Hasyim, Direktur Eksekutif ICIP, sebuah lembaga yang bergiat dalam kajian isu keagamaan dan keberagaman sejak 2003.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan konflik berbasis agama, serta menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mengidentifikasi sekaligus mengatasi bahaya berita bohong dan ujaran kebencian.

Jangan asal sebar pesan

Dalam pelatihan ini, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Agustinus Rahardjo menekankan pentingnya peranan masyarakat untuk menyaring setiap informasi yang didapatkan, terutama dari media sosial maupun grup percakapan telepon, daripada langsung menyebarkannya kepada kawan atau kerabat lain tanpa crosscheck.

Ia menekankan, budaya seolah menjadi ‘pahlawan’ karena menjadi orang pertama yang menyebarkan sebuah informasi –padahal belum tentu benar- harus dikikis. “Masyarakat kita perlu lebih banyak lagi mendapat literasi media sosial untuk kritis terhadap informasi yang berpotensi sebagai hoaks,” paparnya.

Sumber: Kantor Staf Presiden

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp