Gender, Islam dan Pandemi

Gender-Islam-dan-Pandemi-Youtube
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp

Pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat dunia untuk beradaptasi dengan kehidupan baru (new normal) dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah menjaga jarak sosial dan fisik serta menghindari kerumunan sehingga harus tetap tinggal di rumah. Anjuran ini tentu berimplikasi pada urusan domestik dan rumah tangga semua keluarga.

Seperti yang kita ketahui, terutama dalam tradisi masyarakat di Indonesia, perempuan menjadi pihak yang dianggap mempunyai peran besar dan beban tanggung jawab yang lebih daripada laki- laki dalam urusan domestik tersebut. Sehingga dalam situasi Pandemi ini, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak karena beban kerja semakin bertambah di kala semua anggota keluarga beraktivitas di rumah bahkan jika kita berbicara pengasuhan anak yang selalu dibebankan pada sosok ibu.

Kondisi di atas akhirnya menimbulkan berbagai efek domino mulai dari munculnya stres hingga yang paling dikhawatirkan yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan jika kita merujuk pada laporan LBH Apik, apa yang dikhawatirkan itu terjadi. Menurut laporan LBH yang bergerak dalam memperjuangkan kesetaraan gender tersebut menyebutkan bahwa sejak pertengahan Maret 2020 hingga 7 Juni 2020, jumlah kekerasan perempuan di Jakarta meningkat dari 704 kasus pada 2019 atau 30 kasus per bulan, menjadi 90 kasus per bulan, hampir 3 kali lipat bertambah dalam setiap bulanya di masa pandemi ini.

Sayangnya, isu ini tidak mendapatkan perhatian secara serius baik dari pemerintah maupun beberapa ormas keagamaan yang diharapkan mampu melakukan pencegahan melalui fatwa-fatwa keagamaan yang progresif terkait kesetaraan gender dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat maupun jamaahnya masing-masing.

Untuk kasus pemerintah misalnya, mengakui bahwa pemerintah tidak melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) saat membentuk Satgas Penanganan Covid-19. Namun, baru di kemudian hari dimasukkan. Hal ini tentu berbeda jika melihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kanada.

Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau dan Menteri Perempuan dan Kesetaraan Gender Kanada Maryam Monsef sangat serius melihat isu ketimpangan gender di masa pandemi ini. Mereka misalnya melakukan analisis pengaruh pandemi terhadap perempuan dan anak dengan memakai sistematika Gender Based Analysis Plus (GBA+). Dengan analisa yang dilahirkan dari skema GBA+, akhirnya PM Justin Trudeau mengeluarkan dana sekitar 40 juta Dollar Kanada kepada Women and Gender Equality Kanada (WAGE) untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas.

Tentu kita berharap ketika pemerintah memiliki keterbatasan dalam isu ini, ormas keagamaan baik itu Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan MUI misalnya, di masa pandemi ini diharapkan memiliki perhatian lebih dalam isu ini. Namun faktanya jika kita lihat ke belakang, fatwa-fatwa yang mereka keluarkan didominasi oleh fatwa yang berkaitan dengan tata cara beribadah. Di antaranya tata cara Salat Jumat, Salat Idul Firi di masa pandemi, tata cara salat berjamaah, dll.

Lalu bagaimana sebetulnya pandangan Islam melihat fenomena di atas? Apakah isu kesetaraan gender dan isu muamalah lainya harus memiliki porsi yang sama dengan ibadah mahdah di situasi pandemi ini, di mana keselamatan jiwa dan raga menjadi yang utama? Oleh karena itu kami dari itu Indonesian Centre for Islam and Pluralism (ICIP) bekerja sama dengan Oslo Coalition akan mengadakan Lokakarya Daring dengan tema “ Gender, Islam dan Pandemi”.

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp