Full Day School dan Matinya Pendidikan Kaum Santri

Full-Day-School-dan-Matinya-Pendidikan-Kaum-Santri
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Syafiq Hasyim

Syafiq Hasyim

Direktur Senior ICIP, wakil ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), mendapatkan gelar Dr. Phil. dari Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universitaet, Berlin, Jerman.

Baru-baru ini Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menyatakan di banyak media bahwa mulai tahun ajaran baru 2017/2018 sekolah lima hari segera diberlakukan.

Meskipun banyak kalangan termasuk Majelis Ulama Indonesia menganjurkan untuk meninjau kembali kebijakan ini namun Mendikbud nampaknya akan tetap menjalankan niatnya karena dukungan yang penuh dari Presiden dan Wakil Presiden.

Secara teoritis, dengan full day school, sekolah memiliki waktu yang leluasa untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada peserta didik dengan memanfaatkan waktu sore hari setelah pelajaran usai. Pada akhir pekan pihak orang tua dan anak juga lebih memiliki waktu untuk saling berinteraksi karena Sabtu tidak sekolah lagi.

Namun dalam konteks pendidikan kita, sekolah lima hari akan menimbulkan dampak lain pada keberlangsungan dan masa depan pendidikan keagamaan khusus Islam (takhassus) yang diselenggarakan oleh madrasah Diniyyah (Madin) atau madrasah sore.

Sebagaimana kita tahu bahwa masih ada puluhan ribu madrasah Diniyyah yang diselenggarakan pihak swasta masih beroperasi pada sore hari. Jika waktu sore hari mereka diambil oleh penyelenggaraan sekolah penuh waktu, maka mau tidak mau mereka akan mati oleh sistem pendidikan nasional seperti ini.

Dalam era pascamodern seperti sekarang, orang tua akan lebih memilih mengirimkan anak mereka ke sekolah umum atau campuran agama dan umum dibandingkan ke madrasah sore karena formalitasnya lebih tinggi dan diterima oleh pasar pendidikan lanjut maupun pasar kerja.

Pesantren

Di Indonesia pendidikan Diniyyah memiliki akar sejarah lebih panjang dibanding dengan pendidikan umum nasional. Islam masuk ke Indonesia abad 12/13 M dan penyebarannya dilakukan lewat para wali dan ulama yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan lewat pesantren.

Lewat lembaga dan orang pesantrenlah Islam berhasil menjalar kemana-mana. Kalangan pesantren tidak hanya berkontribusi kepada bangsa dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, namun juga ikut mengantar bangsa ini menuju kemerdekaan.

Penyelenggaraan pendidikan Diniyyah oleh pesantren tidak berhenti hingga Indonesia merdeka namun terus berlanjut sampai sekarang. Daya tahan pesantren ini disebabkan karena kekhasan materi pendidikannya yang khusus agama saja.

Apabila pada era penjajahan, pendidikan pesantren merupakan anti-tesis dari pendidikan kolonial, maka pada masa pos-kolonial pesantren adalah penyumbang utama penyelenggaraan pendidikan nasional berbasis agama. Dengan demikian, pesantren telah memainkan peran yang tak terbantahkan bagi process of making dari bangsa ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren mulai menambah mata pelajaran mereka tanpa mengurangi pelajaran agama. Menurut catatan Karel Stenbrink, pesantren Tebu Ireng sudah memulai reformasi pesantren dengan memperkenalkan mata pelajaran sekuler seperti bahasa asing dan matematika bahkan sejak zaman Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari masih hidup melalui kepeloporan Wahid Hasyim, putra beliau (1994).

Pada era pos-kolonial pesantren semakin berpicu dengan zaman dengan membuka sekolah agama dengan sistem yang lebih tertata dalam bentuk madrasah Diniyyah. Di dalam madrasah sistem ini, penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ditata berjenjang dengan kurikulum dan mata pelajaran yang lebih terukur.

Madrasah Diniyyah

Banyak kalangan menyebut madrasah Diniyyah sebagai sekolah sore karena penyelenggaraannya di waktu sore setelah sekolah umum usai. Para murid sekolah umum segera pulang ke rumah lalu mereka makan siang dan kemudian pergi lagi ke madrasah sore. Praktik demikian adalah sudah menjadi kelaziman yang lama di seluruh pelosok Indonesia.

Penyelenggaraan madrasah Diniyyah dilatarbelakangi oleh keinginan orang tua agar anak-anak mereka mendapat pendidikan umum dan agama sama-sama penuh. Karenanya, waktu yang dihabiskan oleh sekolah sore hampir sepadan dengan waktu yang dihabiskan oleh waktu sekolah pagi.

Di dalam sekolah sore, jenjang pendidikannya pun distratifikasi sebagaimana sekolah umum di pagi hari. Madrasah Diniyyah Awwaliyah (6 tahun) adalah selevel dengan SD, Diniyyah Wustha (3 tahun) adalah selevel dengan SMP dan madrasah Diniyyah Ulya (3) adalah selevel dengan SMA dan bahkan kini diperkenalkan level universitas yang disebut dengan Ma’had Ali (sekolah luhur). Karenanya, siswa yang duduk di madrasah Diniyyah Awwaliyah kelas 1 biasanya mereka juga duduk sebagai siswa kelas 1 di SD.

Dengan tetap mengirimkan anak mereka ke sekolah sore, para wali murid memiliki kesadaran yang sedemikian rupa untuk membekali anak-anak mereka dengan modal pendidikan yang lengkap dan seimbang; pendidikan agama dan pendidikan umum. Model demikian sebenarnya adalah memperkuat integrasi bangsa.

Popularitas sekolah sore Diniyyah mulai bergeser sejak pemerintah melalui Departemen Agama memperkenalkan madrasah Ibtida’iyyah (MI), Tsanawiyyah (MTs) dan Aliyah (MA). Madrasah ini menggabungkan mata pelajaran agama dan umum dan diselenggarakan pada pagi hari sebagaimana SD, SMP dan SMA.

Secara filosofis, model sekolah agama seperti ini adalah subtitutif. Artinya, jika tidak ke sekolah umum, maka ganti dengan sekolah agama negeri. Hal ini sangat beda dengan madrasah sore yang lebih merupakan pengkayaan pengetahuan bagi peserta didik di sekolah umum.

Awalnya, penyelenggara utama MI, MTs dan MA adalah pihak negara, lalu di kemudian hari, pihak swasta bahkan pesantren juga bisa mendirikannya. Pada zaman Orde Baru pembangunan MI, MTs dan MA sedemikian pesatnya bahkan banyak pesantren yang turut ambil bagian untuk menyelenggarakannya. Kandungan kurikulumnya 70an persen pelajaran umum dan 30an persen pendidikan agama. Di sini, orang tua murid banyak yang berpikir untuk merasa cukup dengan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah ini.

Menuju kematian yang sempurna

Meskipun penyelenggaraan sekolah paralel agama Ibtida’iyyah, Tsanawiyyah dan Awwaliyah sangat masif, namun keberadaan sekolah sore diniyyah -keagamaan murni–tetap berjalan dalam kondisi yang memperihatinkan. Faktor yang menyebabkan Madin bisa bertahan karena mutu yang dihasilkannya. Lulusan madrasah Diniyyah dipandang lebih berkualitas dalam penguasaan ilmu agama dibandingkan dengan lulusan madrasah MI, MTs dan MA.

Namun pemerintah tidak berpikir untuk memperkuat madrasah Diniyyah tapi malah membangun sekolah-sekolah madrasah model baru seperti SD Cendekia, MAN PK, dan lain sebagainya. Tapi kebijakan ini tidak mampu juga menggeser secara total keberadaan madrasah Diniyyah ini. Di Indonesia, penyelenggaraan sekolah sore didominasi oleh Ma’arif, lembaga di bawah PBNU yang khusus menangani pendidikan dasar dan menengah atas.

Menurut catatan Kementerian Agama, jumlah madrasah Diniyyah mencapai 68,471 dengan jumlah mereka yang di tingkat Awwaliyah 4.329.141, Wustha, 193,131, dan Ulya 67.754. Namun jumlah tersebut bisa jadi akan tergerus lebih dahsyat lagi -bahkan lenyap- jika sistem full day school jadi dilaksanakan. Hal ini disebabkan waktu penyelenggaraan madrasah Diniyyah akan diambil oleh sistem sekolah penuh ini.

Jika madrasah Diniyyah lenyap, maka kita kehilangan salah satu kekayaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional berbasis agama. Pada akhirnya, sistem full day school akan mematikan salah satu inti pendidikan kaum santri yang localized dan grounded.

Bukankah pada era yang serba dangkal dan krisis rasa kebangsaan ini, kita butuh sistem pendidikan yang mengajarkan agama secara mendalam dengan topangan tradisi ke-Indonesia-an yang kuat dan itu bisa dilaksanakan dengan memberi waktu untuk sekolah sore beroperasi? Pertanyaan ini saya ajukan kepada Mendikbud kita.

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp