Fatwa dan Pandemi Covid-19: Diskursus, Teori dan Praktik

Fatwa-dan-Pandemi-Covid-19-Diskursus,-Teori-dan-Praktik
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp

Peran fatwa di Indonesia memang tidak bisa dihindari karena Indonesia adalah negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim. Fatwa tersebut memang tidak diputuskan sebagai bagian dari sumber hukum formal bagi hukum positif Indonesia, namun semangat fatwa terlihat jelas baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Baik pemerintah maupun masyarakat, mereka mempertimbangkan penggunaan fatwa untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak aparatur negara yang berkonsultasi dengan lembaga fatwa sebelum membuat kebijakan publik.

Terlebih semenjak adanya pandemik Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu, seluruh masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan, salah satunya yaitu menjaga jarak sosial (social distancing) dan jarak fisik (psycal distancing)agar tidak terjadi penularan. Hal tersebut tentu berimplikasi pada tatanan kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Jeremy Menchik pada tahun 2016, persentase masyarakat Indonesia yang menganggap posisi agama sangat penting mencapai98,8 persen. Persentase masyarakat Indonesia yang menganggap tempat ibadah dapat memberi jawaban persoalan sosial juga cukup tinggi, yakni 70 persen. Persentase itu, kata Jeremy, menjadi yang tertinggi dibandingkan negara demokrasi lain, seperti Amerika Serikat dengan 41,4 persen dan India 27,7 persen. Sementara, jumlah masyarakat Indonesia yang sering menghadiri acara-acara keagamaan mencapai 64,5 persen (setidaknya sekali sepekan). Persentase itu juga merupakan yang tertinggi dibandingkan AS yang mencapai 34,5 persen dan India sebanyak 41,7 persen.

Oleh karena itu, di masa pandemi Covid-19 ini, di mana setiap orang harus beribadah di rumah dan adanya pembatasan ritual-ritual keagamaan lainya, maka diperlukan fatwa-fatwa yang mendukung dan mendorong agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik oleh masyarakat demi kemaslahatan bersama.

Tercatat beberapa lembaga keagamaan cukup responsif dalam menghadapi situasi pandemi ini, sebagai contoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan larangan penyelenggaraan salat berjemaah bagi umat Islam di tengah pandemi Corona. Larangan ini tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Kemudian Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) mengeluarkan fatwa haram menggelar Salat Idulfitri berjemaah di masjid atau lapangan. Fatwa tersebut terutama bagi Umat Islam di daerah zona merah. Adapun Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tidak perlu menyembelih hewan kurban selama pandemi. Muhammadiyah meminta Umat Islam yang mampu berkurban diminta mengutamakan penanggulangan dampak ekonomi wabah Covid-19.

Dan tentu masih banyak lagi fatwa lainya yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga keagamaan lainya beserta dinamika dan diskursus maupun perdebatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi fatwa-fatwa tersebut seiring dengan banyaknya persoalan yang timbul dan silih berganti di masa pandemi Covid-19 terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan.

Melihat betapa pentingnya peranan fatwa di era pandemik seperti ini, Indonesian Center for Islam and Pluralism (ICIP) bekerja sama dengan Oslo Coalition mengadakan program Seri Lokakarya Daring dengan beberapa tema yang berkaitan dengan Fatwa di masa pandemi Covid-19. Beberapa tema yang dibahas dalam seri lokakarya daring tersebut di antarannya tentang “Kelembagaan Fatwa di Era Pandemi”, “Mencermati Perubahan Praktik Ibadah di Era Pandemi: Tinjauan Fatwa”, “Gender, Islam dan Pandemi” dan “Memikirkan Metodologi Interdisipliner untuk Fatwa: Fatwa untuk Kemanusiaan”.

Dan buku ini adalah kumpulan tulisan dari beberapa peserta lokakarya daring tersebut yang berasal dari berbagai latar belakang baik itu ormas keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), akademisi dari perguruan tinggi maupun aktivis dan peneliti yang memiliki concern dalam isu fatwa dan kehidupan sosial keagamaan.

Semoga buku ini menjadi salah satu sumber referensi dan informasi bagi masyarakat luas di masa pandemi Covid-19, khususnya bagi para akademisi, peneliti dan aktivis keagamaan yang selama ini mengkaji dan menekuni isu fatwa.

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp

Juga