Agama, perda agama dan post-Islamism

Ilustrasi: Demonstrasi mahasiswa 19 Oktober 2009 memprotes Pemerintah Aceh yang saat itu tidak mendukung masuknya hukum rajam ke dalam qanun (peraturan daerah). | Hotli Simanjuntak/EPA
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Syafiq Hasyim

Syafiq Hasyim

Direktur Senior ICIP, wakil ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), mendapatkan gelar Dr. Phil. dari Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universitaet, Berlin, Jerman.

Pernyataan Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, soal penolakan terhadap perda (peraturan daerah) agama baru-baru ini sebenarnya hal yang lumrah saja. Sudah tentu pernyataan ini bukan barang baru.

Almaghfurlah Gus Dur dulu sering menyatakan bahwa kita memiliki UU, peraturan dan kebijakan lainnya yang berbenturan dengan konstitusi. Menurut Gus Dur jumlahnya regulasi yang saling bertabrakan ribuan.

Tokoh NU lain, Almaghfurlah Kiai Hasyim Muzadi, juga menuturkan hal yang sama soal perda agama dengan menyatakan kecukupan Indonesia sebagai negara berdasarkan pada Pancasila sehingga perda-perda agama tidak usah ada.

Sayangnya, pernyataan Grace Natalie soal penolakan perda agama lalu ditanggapi oleh lawan politiknya sebagai penolakan agama di dalam UU.
Sumber hukum dan hukum

Secara filosofis antara sumber hukum dan hukum itu memiliki perbedaan. Sumber hukum adalah dari mana kita merujuk dan mendapat ide serta inspirasi tentang suatu hukum. Sementara hukum itu sendiri adalah hal yang didapatkan dari sumber hukum.

Pandangan ini saya nisbahkan kepada bagaimana Alquran dan sunah menjadi sumber fikih. Sebagai sumber hukum, Alquran dan sunah adalah asal (asal usul). Sedangkan sebagai hasil hukum, fikih adalah furuk (cabang).

Antara sumber hukum dan hukum biasanya memiliki keselarasan namun kedudukan keduanya tidaklah sama. Asal tidak bisa diubah dan dihilangkan. Sementara furuk, karena merupakan cabang, bisa diubah bahkan dihilangkan jika ada alasan untuk mengubah dan menghilangkannya.

Serupa itu, perda agama itu sendiri bukanlah agama. Agama sebagai sumber dan ide sebuah undang-undang dan produk hukum lainnya adalah hal yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagaimana juga nilai-nilai Barat dan adat istiadat. Namun hukum yang terinspirasi oleh moralitas agama juga tidak haram untuk diubah atau bahkan dihapus.

Karenanya, dalam sebuah negara yang memiliki hukum yang bukan diambil secara verbal dari agama atau kitab suci maka segala perubahan atas produk hukum itu merupakan hal yang menjadi praktik biasa di banyak negara di dunia baik di Barat maupun di Timur Tengah.

Pluralisme hukum

Founding fathers kita sudah lama menyadari bahwa negara kita tidak mungkin dihuni oleh satu kelompok saja, dengan menggambarkan Indonesia sebagai rumah bersama. Bukan hanya penggambaran saja, hal ini sudah dipraktikkan mereka lewat tindakan hukum dan politik. Kita, yang hidup berkat kebijakan dan kebajikan mereka dalam memandang Indonesia sebagai rumah bersama, kini mulai melupakannya.

Sebagai rumah bersama, Indonesia tidak bisa tidak ditegakkan di atas prinsip hukum yang menghargai keberbagian, karena penghuni rumah bersama itu membawa tradisi dan hukum mereka masing-masing.

Karena keberbagaian inilah kemudian konsensus tercapai: Indonesia adalah negara berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pancasila dan konstitusi kita merefleksikan secara mendalam soal keberbagian tradisi dan hukum penghuni rumah bersama.

Dalam bahasa sosiologi hukum, karakteristik keberbagaian hukum tersebut disebut dengan istilah ”pluralisme hukum”.

Pluralisme hukum itu bukan teori, melainkan sudah menjadi kenyataan ideologis kita sebagai bangsa Indonesia.

Karena negara kita ini menganut pada pluralisme hukum, sebuah produk hukum yang bercorak anti pluralisme itu tertolak. Sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, ide hukum yang berasal dari satu agama yang tidak menghargai keberbagaian itu menimbulkan problem tersendiri bagi Indonesia.

Senja kala perda agama?

Tanpa pernyataan Grace Natalie tersebut di atas, perda agama sebenarnya telah menemui senja kalanya. Penyebab dari senja kala perda agama itu disebabkan oleh proponent perda ini sendiri.

Berdasarkan beberapa studi tentang perda agama, motivasi untuk memiliki perda agama adalah urusan politik. Para calon gubernur dan bupati mengusulkan perda agama untuk menarik dukungan suara dari para pemilih. Mereka melakukan ini karena menurut mereka agama menjadi faktor pendorong pemilih.

Namun senja kala ini bisa berubah menjadi musim semi perda agama berkaitan dengan keadaan politik kontemporer Indonesia. Karenanya, pernyataan bahwa perda agama itu harus ditolak menemukan relevansinya; akankah kebangkitan identitas politik dan konservatisme di Indonesia ini akan menjadi musim semi bagi kebangkitan kembali perda agama?

Post-Islamism

Perkembangan gerakan-gerakan politik orang biasa dalam mengubah negaranya tidak mengarah kepada formalisasi agama sebagai hukum negara. Di kawasan Timur Tengah mereka bergerak memperjuangkan moral agama, bukan hukum agama.

Asef Bayat, dalam Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, menyebut fenomena tersebut sebagai post-Islamism karena kecenderungan memperjuangkan “political Islam” sudah menjadi hal yang dilewatkan.

Lalu apakah dengan demikian fenomena Indonesia akan menjadi deviant dari fenomena negara-negara Islam lainnya? Bisa jadi akan menuju pada jalan yang sama, namun bisa juga menuju ke jalan berbeda. Kita tidak bisa menyamakan keadaan Indonesia dengan keadaan negara-negara lain karena masalah yang dihadapi juga berbeda.

Saya berpendapat bahwa kewaspadaan tentang perda agama, sebagaimana juga diingatkan oleh Gus Dur dan tokoh-tokoh bangsa lainnya, tetap penting untuk terus didengungkan karena senja kala perda agama itu tergantung kepada kita semua.

Pengalaman telah mengajarkan kepada kita bahwa perda agama selama ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk nonagama. Berdasarkan ini semua maka perda agama tidak selalu berkesesuaian dengan agama itu sendiri.

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp